Melihat dari Sisi Lain Kewajiban Data Center di Indonesia

19 Mei 2013 pukul 00:53 | Ditulis dalam Sharing | Tinggalkan komentar
Tag: , , , , ,

stromtroopers in Google's data centerBahkan sejak belum disahkan, Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan IT di Indonesia. Salah satu topik yang menarik adalah adanya ketentuan dalam PP tersebut yang mewajibkan penyelenggara sistem dan transaksi elektronik di Indonesia untuk meletakkan pusat datanya di Indonesia. Kalangan praktisi industri meyakini bahwa ketentuan tersebut lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Namun Kemenkominfo tetap bersikeras agar seluruh pihak mematuhi peraturan dalam PP tersebut.

Saat masih aktif menulis untuk DailySocial, saya beberapa kali mengangkat isu ini. Sebagai penulis di DailySocial saya berusaha untuk tetap menulis dengan netral, meskipun dalam hati saya ingin bertanya kepada pihak pemerintah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti “Did you have lost your mind?” yang diikuti dengan pernyataan, “Di zaman internet seperti ini?“. Menurut saya saat itu, dengan adanya internet yang menghubungkan seluruh dunia (almost literally), seharusnya tidak ada isu lagi dengan lokasi fisik sebuah data.

Sekarang, setelah bergabung dengan institusi yang ada di sisi yang sama dengan Kemenkominfo, saya mencoba memahami sepenuhnya alasan pemerintah bersikeras dengan ketentuan tersebut. Dengan berada kapal yang sama dengan pemerintah, entah kenapa alasan tersebut tiba-tiba menjadi begitu masuk akal. Mungkin dengan walk in Kemenkominfo’s shoes, Anda juga bisa mengerti tujuan dari Pemerintah.

Alasan yang berulang kali dikedepankan oleh Pemerintah adalah sulitnya pihak berwenang untuk mengakses data yang berada di data center di luar negeri, jika terjadi suatu masalah. Alasan ini sering kita anggap mengada-ada karena seperti yang saya bilang tadi, di zaman internet seperti ini, seharusnya di mana pun data berada secara fisik, kita tetap bisa mengakses data tersebut. Namun, pada kenyataannya, kalau pun data yang ingin kita akses ada pada komputer yang sedang kita gunakan, bisa jadi kita tidak bisa mengakses data tersebut kalau user yang kita gunakan tidak mempunyai priviledge untuk mengakses data tersebut.

Nah, priviledge ini yang tidak akan mudah kita dapatkan kalau data center dan pengelolanya ada di luar negeri. Umumnya mereka tidak akan langsung percaya jika pihak berwenang di Indonesia meminta hak akses penuh dan macam-macam terhadap data center mereka. Sekedar urusan hak akses ini akan berbelit-belit dan menyulitkan kerja pihak berwenang. Belum lagi jika gara-gara lamanya urusan hak akses ini, si tersangka menjadi mempunyai waktu untuk menghapus barang bukti. Makin repotlah penegak hukum kita.

Isu kedua terkait dengan data center di luar negeri adalah makin terpuruknya negara kita sebagai negara user. Karyawan kantor cabang atau kantor perwakilan perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia, biasanya menggunakan sistem perusahaan tersebut hanya sebagai pengguna. Sistem elektronik yang dipakai, dikembangkan dan di-maintain oleh perusahaan tersebut di luar negeri. Akibatnya, karyawan mereka yang ada di Indonesia tidak mengerti tentang seluk beluk sistem. Kalau caranya begitu terus, kapan negara kita bisa pintar?

Dari setidaknya dua hal tersebut, jelas bahwa aturan keharusan data center di Indonesia tersebut diapungkan bukan tanpa alasan. Tetapi memang menjadi sedikit aneh, ketika pemerintah ngotot untuk mewajibkan hal tersebut padahal kewajiban pemerintah untuk menyediakan infrastruktur (contohnya listrik dan internet) masih belum bisa dipenuhi secara maksimal. Apalagi ketika ketentuan tentang data center tersebut juga ditujukan kepada beberapa perusahaan yang tidak terlalu relevan seperti Google atau Facebook.

Menurut saya, kewajiban data center tersebut juga harus disertai dengan kriteria yang jelas tentang perusahaan yang wajib mempunyai data center di Indonesia. Sektor perbankan atau perusahaan e-commerce yang beroperasi di Indonesia, mungkin adalah target yang tepat dan logis bagi ketentuan ini. Di dalam bidang perbankan, China dan Myanmar adalah dua negara yang telah secara eksplisit melarang bank yang beroperasi di negara tersebut mempunyai data center di luar negeri. Namun, apakah ketentuan yang sama berlaku untuk Google misalnya, pemerintah perlu menganalisis lebih lanjut tentang keuntungan dan kerugiannya, sebelum benar-benar membuat peraturan yang berpotensi menjadi blunder agar tidak malu di kemudian hari.

Sumber Gambar : CNet.

Tinggalkan sebuah Komentar »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.
Entries dan komentar feeds.

%d blogger menyukai ini: